Postingan

Menampilkan postingan dengan label nasional

Lahan Masyarakat di IKN belum Dibayar, Ketum PPWI: Pemerintah Jangan Menanam Bara Api dalam Membangun Negara

Gambar
Presisi hukum news  Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, kembali merilis pernyataannya terkait kasus penggunaan lahan rakyat untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga kini belum dibayarkan ke pemilik lahan tersebut. Kali ini, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menyampaikan harapannya agar Pemerintah Indonesia jangan menanam bara api yang akan menjadi persoalan serius bangsa di kemudian hari. “Saya sangat berharap Pemerintah Indonesia berhati-hati dalam mengelola dan membangun negara ini. Kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan dampak dan akibat dari pembangunan IKN, jauh ke masa depan. Kita sangat ingin mendapatkan manfaat terbaik dari hasil pembangunan, tapi lebih penting lagi jika pembangunan itu tidak meninggalkan luka yang akan menimbulkan gejolak di masa mendatang,” jelas Wilson Lalengke, Kamis, 10 April 2025. Menurutnya, penyelesaian pembayaran lahan masyarakat adat atas tanah bekas Kedatu...

Keterlibatan Politikus NasDem dalam Kasus Korupsi Kementan

Gambar
Jakarta - Dalam panggung politik nasional yang semakin panas, kembali terkuak skandal besar yang melibatkan seorang anggota DPR RI dari partai NasDem, Indira Chunda Thita Syahrul. Terungkap bahwa ia diduga kuat menerima aliran dana dari Kementerian Pertanian (Kementan) terkait kasus gratifikasi dan pemerasan. Perkara ini menyeret nama besar mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang kini didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total fantastis, mencapai Rp 445 miliar. Tidak hanya SYL, dua mantan pejabat Kementerian Pertanian lainnya, yakni Sekjen Kementan nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan nonaktif M Hatta, juga terseret dalam pusaran dakwaan ini.  Mereka dihadapkan pada pengadilan dalam berkas perkara terpisah, mengungkap lapisan demi lapisan korupsi yang mencengkeram institusi negara. Dari fakta-fakta yang terkuak di persidangan, aliran dana haram tersebut ternyata mengalir ke berbagai pihak, termasuk anak dan cucu SYL. Indira Chunda Thita ...

AHY: Demokrat Akan Berkoalisi Untuk Melakukan Perubahan Lebih Baik di Indonesia

Gambar
Presisihukumnews.com-Berbicara pemilu 2024 akan terus menarik kita ikuti bersama, pada akhirnya partai-partai, tentu Partai Demokrat juga harus membangun kebersamaan pada akhirnya koalisi. Dengan siapa, tentu dengan partai-partai politik lain yang memiliki kesamaan,” jelas Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, saat gerilya nusantara di Trenggalek, Jumat (20/5/2022). Selain kesamaan visi dan misi, AHY juga menyampaikan syarat mitra koalisi Demokrat adalah yang sama-sama semangat dalam melakukan perubahan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan demikian, AHY yakin koalisi akan terbentuk solid. Hubungan Demokrat dengan partai politik lainnya terjalin semakin baik. Dalam dunia politik, lanjut AHY, semua hal bisa saja terjadi.  AHY menyampaikan, kini Demokrat gencar turun ke lapangan untuk menyapa masyarakat, sekaligus menjaring aspirasi warga. AHY pun lalu menjelaskan, tujuan berpolitik bukanlah demi kekuasaan, melainkan untuk memperjuangkan nasib...

Pakar Hukum Sebut Kerumunan di Maumere Bukan Pidana, Wajar Kalau Laporan Warga Ditolak

Gambar
    JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof Agus Surono menyampaikan bahwa kerumunan massa di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melintas adalah suatu hal yang spontan. Karena itu dia menilai peristiwa tersebut tidak ada unsur pidana. "Kalau bicara kerumunan ini harus dibedakan. Masyarakat datang secara spontan. Tidak ada undangan secara resmi dan khusus dan Presiden tetap mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (2/3/2021). Agus melihat, masyarakat yang hadir adalah sebagai bentuk antusiasme ingin melihat dan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Apalagi, kunjungan Presiden ke daerah tersebut membawa perubahan positif. "Saya kira ini bagian dari antusiasme masyarakat.  Masyarakat ingin melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan pimpinannya dan jarang terjadi. Artinya ini hal yang kita harus respon positi...

Hasil Rapid Test Antigen, Tak Ada Warga Positif Covid dalam Kerumunan Jokowi di NTT

Gambar
  JAKARTA - Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Edmon Bura mengungkapkan tak ada warga yang terpapar Covid-19 dalam kerumunan kunjungan PresidenJoko Widodo (Jokowi) pada Selasa (23/2) lalu. Tim Tracing Satgas Covid-19 Kabupaten Sikka telah melakukan pemeriksaan rapid test antigen kepada 109 warga di lima titik kerumunan Jokowi akhir pekan lalu. "Untuk hasilnya semua negatif, dan tadi pagi sesuai arahan Pak Bupati untuk lima hari berikut itu dilakukan lagi tesnya. Untuk orang yang sama atau orang yang berbeda itu nanti kami koordinasikan dulu dengan tim tracing," kata Edmon saat dihubungi Selasa (2/3/2021). Edmon mengatakan pihaknya telah menggerakkan lima tim di titik-titik yang menjadi lokasi kerumunan. Pertama dimulai dari depan gapura bandara sekitar Hotel Permata Sari sampai SPBU Waioti dengan 18 warga. Kedua, dari SPBU Waioti sampai Terminal Lokaria sebanyak 24 warga. Ketiga, wilayah Terminal Lokaria sampai dengan Pasar Gelit...